agus joko pramono Options
agus joko pramono Options
Blog Article
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
Sistem pelayanan pengaduan on-line berbasis World-wide-web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
The next article content are merged in Scholar. Their mixed citations are counted just for the first write-up.
Karena tugas KPK untuk fokus pada superior profile circumstances. Sedangkan Polri fokus pada very low profile cases yang juga merata terjadi di mana-mana.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
IDI creates International Public Goods on a variety of subject areas suitable into the get the job done of SAIs. These publications observe a rigorous protocol of good quality assurance and therefore are freely available to all.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
“For this reason, by auditing the finances, effectiveness, and any other motives to analyze particular factors, we've been accessing which Handle process and risk assessment from the continuing method have been more info remaining stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, stated in the course of an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Avoidance” televised below on Tuesday.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Usually, the requests are from law enforcement officers adopted up from BPK’s investigation or their very own investigation,” Pramono highlighted.